Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional V Sulawesi: Berita



Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]


Page 1 of 3 (18 total stories) [ 1 | 2 | 3 | > | >> ]  

Dikirim oleh nobermani pada Monday, 07 September 2020 (88 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

(Makassar/Juli 2020) Program jaring Pengaman Sosial yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia di tujukan kepada Keluaraga Miskin dan Rentan Miskin yang terdampak oleh COVID-19 dan di salurkan oleh PT. POS Indonesia di seluruh wilayah Nusantara

 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh bbppksmakassar pada Friday, 22 May 2020 (410 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

Makassar 22/05/2020. Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI yang merupakan salah satu bentuk Jaring pengaman sosial yang diberikan kepada Keluarga miskin dan rentan miskin akibat pandemi COVID-19 yang akan disalurkan 3 tahap / bulan yakni pada bulan mei, juni dan juli tahun 2020

 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh nobermani pada Monday, 30 March 2020 (547 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis
RELEVANSI PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PEKERJA ANAK
A.Jeneta Putri, S.ST (PPNPN BBPPKS MAKASSAR)
Hp: 08114346239
 
 
ABSTRAK
Masalah Pekerja anak di Indonesia pada saat ini sungguh memprihatinkan, jumlah pekerja anak di berbagai daerah di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan suatu permasalahan yang serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam artikel ini, membahas mengenai kondisi secara umum mengenai pekerja anak serta faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi pekerja anak. Selain itu, mengetahui definisi pekerja anak serta permasalahan yang dihadapi pekerja anak. Masalah pekerja anak ini sangat berkaitan dengan salah satu profesi yang akan membantu dalam proses kasus-kasus pada pekerja anak terutama mengenai permasalahan yang dihadapi pekerja anak. Salah satu profesi tersebut adalah pekerjaan sosial, dimana peran dari pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Peran pekerja sosial tersebut diantaranya adalah sebagai advokator, konselor, pendamping, dan mediator. Selain pekerja sosial, peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi dan menghapus pekerja anak terus dilakukan, upaya-upaya pemerintah Indonesia dibuktikan dengan menjalin kerjasama dengan ILO. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak di dunia khususnya di Indonesia dapat hidup dengan sejahtera dan sesuai dengan proses tumbuh dan kembangnya.
 
PENDAHULUAN
Masalah pekerja anak di Indonesia mulai dibicarakan sejak awal tahun 1990-an ketika media mulai mengungkap kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja anak. Pekerja anak adalah anak-anak yang harus terjun ke dunia kerja sebelum mencapai usia legal untuk bekerja sehingga hak-hak dasar mereka terampas. Beberapa bentuk hak dasar tersebut antara lain adalah hak kebebasan untuk memilih dan jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental, termasuk hak untuk bersekolah. Indonesia sendiri mematok batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di semua sektor adalah 15 tahun. Batas usia yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar ini, ditetapkan oleh oleh Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999 yang mengacu pada Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja. Selain mengembalikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan pekerja anak ini tentunya membawa dampak kepada aspek psikososialnya dimana si anak ini bekerja bukan pada waktu yang tepat yang tentunya akan menghambat proses tumbuh kembangnya dan tidak sesuai dengan tugas perkembangan di usianya. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dimana seharusnya anak-anak tersebut sedang mengenyam bangku pendidikan dan dalam kondisi keceriaan namun pada kenyataannya sebagain anak di Indonesia malah bekerja untuk kehidupannya. Selain itu, lingkungan tempat anak bekerja juga dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut serta dari faktor keluarga yang ikut mempengaruhi anak. Untuk itu, diperlukan suatu perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja atau kebijakan yang tegas agar tidak ada lagi pekerja anak.
Data mencatat proporsi pekerja anak pada 2017 sebesar 1,5 persen dari total populasi anak sebesar 84,4 juta jiwa. Mereka tak mengenyam bangku sekolah sama sekali. Lama bekerja pun beragam, mulai dari satu jam hingga 97 jam seminggu. Sebanyak 1,5 persen pekerja anak dari total populasi anak itu, jumlahnya setara 1,2 juta anak. Berbeda dengan kondisi di perdesaan, mayoritas di perkotaan mereka bekerja di sektor perdagangan (23 persen) dan industri pengolahan di pabrik (22,3 persen).
Para pekerja anak ini masuk dalam klasifikasi International Labour Organization (ILO) sebagai buruh anak yang tak bersekolah dan pekerjaannya berpotensi mengganggu pertumbuhan mental, fisik, serta sosial. Pekerja anak kategori ini yang perlu diminimalisir keberadannya. Konvensi ILO yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 20 Tahun 1999 menyebutkan pekerjaan ringan hanya boleh dilakukan pekerja berusia 16 tahun ke atas sementara batas usia pekerja anak yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral yakni 18 tahun. Terlepas dari kategori tersebut, ada pula anak yang bekerja membantu orang tua tetapi masih mengenyam pendidikan, yakni berkisar 629 ribu anak per Maret 2017. Anak kategori ini dibolehkan ILO untuk tetap mencari keterampilandi luar sekolah yang dinilai dapat mengembangkan diri.
Masalah pekerja anak ini sangat berkaitan dengan salah satu profesi yang akan membantu dalam proses kasus-kasus pada pekerja anak terutama mengenai permasalahan yang dihadapi pekerja anak. Salah satu profesi tersebut adalah pekerjaan sosial, dimana peran dari pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Peran pekerja sosial tersebut diantaranya adalah sebagai advokator, konselor, pendamping, dan mediator. Selain pekerja sosial, peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi dan menghapus pekerja anak terus dilakukan, upaya-upaya pemerintah Indonesia dibuktikan dengan menjalin kerjasama dengan ILO.
 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh nobermani pada Tuesday, 17 March 2020 (292 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM USAHA TANI DI DESA BULUSIRUA, KECAMATAN BONTOCANI, KABUPATEN BONE

  
Musdaliva, S.Sos, M.Si (Calon Widyaiswara Ahli Pertama)
BBPPKS Makassar
HP: 08114448392
 
ABSTRAK
             Pandangaan bahwa peran laki-laki adalah peran produktif di sektor publik dan peran perempuan adalah peran reproduktif di sektor domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi perempuan dalam pengelolaan usaha tani di Desa Bulusirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara mendalam, observasi tidak turut serta, kajian kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang perempuan atau keluarga yang pekerjaan pokoknya adalah petani dan ikut terlibat dalam kegiatan usaha tani bersama suaminya, serta telah menikah minimal 4 tahun. Teknik analisis data terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis komponensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan ikut berpartisipasi dalam semua tahap pengelolaan usaha tani, yaitu mulai dari persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, perawatan, panen, pengolahan pasca panen, penjualan, penyimpanan hasil penjualan, dan pemanfaatan hasil penjualan. Disimpulkan bahwa perempuan berpartisipasi dalam semua tahap pengelolaan usaha tani dan dominan pada tahap pembibitan, panen, pengolahan pasca panen, penjualan, penyimpanan, dan pemanfaatan hasil penjualan.
 
Kata kunci: partisipasi, , perempuan, usaha tani

PENDAHULUAN

               Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Women Support Project II/CIDA, 2001 (dalam Nugroho, 2011) menyebutkan bahwa “Istilah ‘gender’ pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia “ (Nugroho, 2011: 2-3).

“Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian gender merupakan harapan-harapan budaya (cultural expectations for women and men) terhadap laki-laki dan perempuan. Konsep gender secara mendasar berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis; laki-laki atau perempuan merupakan faktor yang sifatnya kodrati (pemberian dari Tuhan), sedangkan jalan yang menjadikan seorang memiliki sifat feminitas dan maskulinitas adalah gabungan antara faktor biologis dan interpretasi biologis oleh kultur sosial” (Sulaeman dan Homzah, 2010: 2-3).

Penelitian Hutajulu (2015) yang dimuat pada Jurnal Social Economic of Agriculture menunjukkan bahwa “perempuan disamping sebagai ibu rumah tangga pada keluarga berbasis petani di Desa Rasau Jaya I, juga terlibat cukup banyak dalam mengelola ekonomi pertanian yang dikelola keluarga” (Hutajulu, 2015:89).

Pandangan bahwa peran laki-laki  adalah peran produktif di sektor publik untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan peran perempuan adalah peran reproduktif di sektor domestik untuk mengurus rumah tangga. Kondisi ini berbeda dengan keluarga petani di Desa Bulusirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Pengelolaan usaha tani tidak hanya dikerjakan oleh laki-laki tetapi perempuan juga ikut terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi perempuan dalam pengelolaan usaha tani di Desa Bulusirua, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.

 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh bbppksmakassar pada Thursday, 23 January 2020 (27329 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis
Oleh : IRMANSYAH, S.ST., M.Si
WIDYAISWARA AHLI MUDA – BBPPKS REGIONAL V SULAWESI

 

HIV AIDS telah menjadi penyakit yang membuat yang paling menakutkan bagi dunia. Penyakit menular ini disebabkan oleh infeksi virus yaitu Human Immunodeficiency. Virus akan menyebabkan tubuh penderita memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Ada beberapa tahapan atau fase sebelum HIV berubah menjadi AIDS dalam tubuh. Selama virus telah masuk ke dalam tubuh maka HIV akan berkembang dengan berbagai proses.

 

 

 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh bbppksmakassar pada Thursday, 12 September 2019 (326 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

 PERMASALAHAN ABH DI SUL-SEL SEMAKIN MENINGKAT DAN KOMPLEKS

(Drs.Baharuddin,MM ; Widyaiswara Ahli Muda BBPPKS Makassar)

 

Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat kompleks, mulai dari kasus ; pencurian, pelecehan seksual, pembunuhan, pemerkosaan, Judi, narkoba dan berbagai kasus lainnya. Jumlah kasus Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari Direktorat Anak  pada tahun 2016 dilaporkan bahwa Sakti Peksos telah merespon kasus 3477 kasus ABH, yang terdiri dari 1952 anak korban, 1348 anak pelaku, dan 177 saksi. Jumlah  tersebut meningkat pada tahun 2017 , yaitu sebanyak 7841 kasus (Direktorat Anak Kemensos, 2017). Gambaran peningkatan kasus ABH juga  dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, jumlah ABH selama  dua bulan mengalami peningkatan, data pada Februari 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak, dan pada bulan Maret 2015 jumlah penghuni Lapas bertambah sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.665 anak (Susilowati, Ellya, 2016). Untuk data terakhir Tahanan Anak yang  ada di Ditjen PAS untuk Kanwil.Kemenkumham Sulawesi Selatan tahun 2018 sebanyak 88 Tahan Anak. Karena itu peran para Aparat Penegak Hukum untuk mencari tahu kenapa kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum semakin meningkat. Sehingga peran dan  sinergitas para APH sangat di butuhkan untuk mengetahui apa penyebab sehingga kasus ABH tersebut tambah meningkat. Penyelesaian kasus anak harus menjunjung tinggi hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental serta spiritual anak. Hukuman penjara / pembatasan kebebasan sedapat mungkin harus dihindari, demi kepentingan terbaik anak.

 Read More...

Topik: Berita


Page 1 of 3 (18 total stories) [ 1 | 2 | 3 | > | >> ]  

News ©

Translate

Translation

Syndicate News




·301 Moved Permanently



·Page not found:



·301 Moved Permanently



·Page not found:



·404 Not Found



·301 Moved Permanently



·Page not found:



·Page not found:



·Page not found:



·PERESMIAN SEKOLAH DI..
·PERESMIAN SEKOLAH DI..
·TERAPI KELOMPOK PENE..



·Page not found:



·Page not found:



·
·
·Sosialisasi Program ..



·301 Moved Permanently



·KUNJUNGAN DIRJEN KE ..
·
·KUNJUNGAN JICA



·Page not found:



·Page not found:



·Press Gathering
·Pelepasan Purnabakti..
·Presentasi Hasil Pra..



·Perpustakaan Provins..
·Penerima Manfaat BRS..
·63 (ENAM PULUH TIGA)..



·TIMELINE AKTIVITAS B..
·TIMELINE SEMESTER I ..
·ROADMAP PSBR MENUJU ..



·Mari Bersama Mencega..
·Widyawisata dan Term..
·Bimbingan hidup berm..



·KEGIATAN OUT BOND BA..
·HUT RI ke 71 di PSBR..
·PERINGATAN HARI ANAK..



·PENUTUPAN BIMBINGAN ..
·KUNJUNGAN KE MUSEUM..
·BIMBINGAN KEWIRAUSAH..



·301 Moved Permanently



·Kunjungan Kerja Ment..
·Outbound, Upaya dala..
·Pembukaan Pekan Orie..



·Page not found:



·Tahukah Anda tentang..
·Pusat Penanganan Tra..
·Upacara Kesadaran Na..



·Belajar Online di Ru..
·BBRVPD DORONG KABUPA..
·PENGUATAN PROGRES PE..



·Pemberian Piagam Kep..
·HARI SUMPAH PEMUDA
·Fashion Show



·301 Moved Permanently



·Maksimalkan Komunika..
·PEMETAAN SOSIAL, SEB..
·Kunjungan Menteri So..



·301 Moved Permanently



·Program World Friend..
·Kunjungan Penasehat ..
·Pembukaan Program Pe..



·Sosialisasi HIV/AIDS..
·Program Kemandirian ..
·Kreasi Kerajinan Tan..



·Bermain Bersama Anak..
·MENATA ANAK INDONESI..
·Home Visit: Tahapan ..



·Page not found:

View All Feeds

Survei

Bagaimana pendapat anda tentang tampilan situs ini?

Sangat Baik
Baik
Biasa saja
Kurang Baik
Jelek



Hasil
Polling

Pemilih: 50
Komentar: 0

Tag

Kalender Kegiatan

<< December 2020 >>

S M T W T F S
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Top 10 Download

;