Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional V Sulawesi: Berita



Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]


Page 1 of 3 (14 total stories) [ 1 | 2 | 3 | > | >> ]  

Dikirim oleh bbppksmakassar pada Thursday, 23 January 2020 (29 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis
Oleh : IRMANSYAH, S.ST., M.Si
WIDYAISWARA AHLI MUDA – BBPPKS REGIONAL V SULAWESI

 

HIV AIDS telah menjadi penyakit yang membuat yang paling menakutkan bagi dunia. Penyakit menular ini disebabkan oleh infeksi virus yaitu Human Immunodeficiency. Virus akan menyebabkan tubuh penderita memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Ada beberapa tahapan atau fase sebelum HIV berubah menjadi AIDS dalam tubuh. Selama virus telah masuk ke dalam tubuh maka HIV akan berkembang dengan berbagai proses.

 

 

 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh bbppksmakassar pada Thursday, 12 September 2019 (121 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

 PERMASALAHAN ABH DI SUL-SEL SEMAKIN MENINGKAT DAN KOMPLEKS

(Drs.Baharuddin,MM ; Widyaiswara Ahli Muda BBPPKS Makassar)

 

Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat kompleks, mulai dari kasus ; pencurian, pelecehan seksual, pembunuhan, pemerkosaan, Judi, narkoba dan berbagai kasus lainnya. Jumlah kasus Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari Direktorat Anak  pada tahun 2016 dilaporkan bahwa Sakti Peksos telah merespon kasus 3477 kasus ABH, yang terdiri dari 1952 anak korban, 1348 anak pelaku, dan 177 saksi. Jumlah  tersebut meningkat pada tahun 2017 , yaitu sebanyak 7841 kasus (Direktorat Anak Kemensos, 2017). Gambaran peningkatan kasus ABH juga  dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, jumlah ABH selama  dua bulan mengalami peningkatan, data pada Februari 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak, dan pada bulan Maret 2015 jumlah penghuni Lapas bertambah sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.665 anak (Susilowati, Ellya, 2016). Untuk data terakhir Tahanan Anak yang  ada di Ditjen PAS untuk Kanwil.Kemenkumham Sulawesi Selatan tahun 2018 sebanyak 88 Tahan Anak. Karena itu peran para Aparat Penegak Hukum untuk mencari tahu kenapa kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum semakin meningkat. Sehingga peran dan  sinergitas para APH sangat di butuhkan untuk mengetahui apa penyebab sehingga kasus ABH tersebut tambah meningkat. Penyelesaian kasus anak harus menjunjung tinggi hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental serta spiritual anak. Hukuman penjara / pembatasan kebebasan sedapat mungkin harus dihindari, demi kepentingan terbaik anak.

 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh bbppksmakassar pada Monday, 02 March 2015 (1177 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

Makassar, 03/03/2015. Melihat masalah narkotika di Indonesia saat ini sangat meresahkan seluruh masyarkat khususnya bagi kaum remaja / generasi muda. Berbagai tindakan-tindakan yang telah ditempuh dalam memerangi narkotika, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat / lembaga masyarakat, namun belum mencapai hasil yang optimal sehingga baik pengguna maupun produsen dari tahun ke tahun terus meningkat. 

 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh bbppksmakassar pada Tuesday, 23 December 2014 (15324 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

Oleh : Pniel S Halawa, S.Sos

Widyaiswara Pertama 

BBPPKS Regional V Sulawesi 

 

A.   LATAR BELAKANG

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang perlu ditangani secara lintas sektoral, berkesinambungan dan sinergis. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan merupakan sumber muncul dan berkembangnya permasalahan sosial yang lain, seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga berumah tidak layak huni, tuna susila dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, masalah kemiskinan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

 

Namun demikian harus diakui bahwa, setelah beberapa kali rezim pemerintahan berganti namun taraf kesejahteraan rakyat indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan kebutuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan.

 

Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang. Negara sedang berkembang di sebagian wilayah Asia dan Afrika, sangat berurusan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Sebagian besar rakyat di kawasan ini masih menyandang kemiskinan. Sementara bagi negara maju, mereka pun sangat tertarik membahas kemiskinan. Ketertarikan itu karena kemiskinan di negara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik mereka.

 

Sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, maka penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun indikasi proporsi penduduk miskin terhadap populasi cenderung menurun, namun jumlah penduduk miskin secara absolut masih tinggi, Selain kemiskinan yang didasarkan pada ukuran pendapatan, kemiskinan dapat dilihat pula dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses kepada pelayanan dasar, seperti:

1)    Rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik dan sarana pendidikan di daerah miskin/terpencil, di perkotaan sekalipun  sulitnya mengakses layanan pendidikan disebabkan biata pendidikan yang cukup tinggi.

2)    Rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.

3)    Rendahnya akses masyarakat miskin kepada layanan air minum.

4)    Masih lemahnya kelembagaan gender dan anak terutama di tingkat kabupaten/kota.

5)    Masih biasnya peraturan perundang-undangan mengenai gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan dan kepedulian terhadap anak sehingga mengakibatkan rendahnya angka gender-related development index (GDI).

 

B.   PENJELASAN MASALAH

Banyaknya program-program bantuan dan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan ikut mendorong penurunan kemiskinan ini. Konsekuensinya, proporsi penduduk miskin di desa perlahan turun. Sebaliknya, porsi penduduk miskin perkotaan sedikit meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Jika kecenderungan ini terus terjadi, implikasinya adalah di masa mendatang problem kemiskinan perkotaan akan makin dominan. Ini membuat tantangan pengurangan kemiskinan akan makin kompleks karena kemiskinan perkotaan punya karakteristik sendiri yang jauh berbeda dengan kemiskinan pedesaan. Penduduk miskin kota umumnya hidup di kantong-kantong kemiskinan kota, berdampingan dengan simbol-simbol kemajuan ekonomi seperti gedung bertingkat atau pusat industri. Ini membuat penduduk miskin kota hidup dalam tekanan dan potensi gesekan sosial yang lebih besar dibanding penduduk miskin di desa, sehingga pendekatan yang diperlukan juga berbeda. Karakteristik lain terkait kemiskinan di Indonesia adalah tingginya dinamika penduduk keluar dari dan masuk ke dalam kemiskinan. Tingginya dinamika keluar-masuk kemiskinan ini punya implikasi serius terhadap penargetan kebijakan. “Siapakah orang miskin” adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Dalam siklus pemberian bantuan, ada rentang waktu yang cukup panjang dari survey, identifikasi penerima hingga penyaluran bantuan. Rumah tangga A bisa jadi tergolong miskin ketika disurvey, dan rumah tangga B tidak. Tapi saat penyaluran bantuan, A berhasil keluar dari kemiskinan, sementara B justru menjadi miskin. Tapi berdasarkan survey, A adalah penerima bantuan, bukan B. Di lapangan ini bisa dan sering menjadi masalah. Ini membuat peran aktif komunitas jadi penting dalam proses penargetan kebijakan, terutama identifikasi siapa yang layak menerima bantuan, untuk melengkapi identifikasi yang dilakukan secara top-down yang didasarkan pada survey rumah tangga. Perbaikan tingkat pengeluaran di kelompok penduduk miskin memang menjadi masalah yang sangat kompleks. Pada akhirnya, perbaikan tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai dimensi lain dari kehidupan manusia, seperti kondisi kesehatan, pencapaian pendidikan, jaminan masa depan, kepemilikan barang berharga/aset, akses terhadap informasi publik, kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, bersuara atau memberikan pendapat secara politik, dan peran sosial lainnya. Karenanya, perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan harus pula memperhatikan karakteristik rumah tangga kelompok miskin tersebut. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor keterbatasan kesempatan masyarakat dalam mengakses sumberdaya pembangunan. Jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Kemampuan swadaya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak terjangkau dan semakin sangat terbatas. Adanya indikasi kesenjangan pelayanan prasarana wilayah.            Sebelumnya pemerintah melakukan Meningkatkan kemampuan dan keswadayaan dalam pemenuhan perumahan yang layak huni. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman. Mengurangi kesenjangan pelayanan prasarana wilayah. Menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk miskin dalam pembangunan Permukiman dan Prasarana Wilayah (kimpraswil). Dengan strategi meningkatkan fasilitasi akses terhadap sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman sederhana, meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang efisien dan berbasis kawasan, mendorong pendayagunan prasarana wilayah untuk mendorong produktivitas kawasan, meningkatkan kegiatan pembangunan kimpraswil dengan pola padat tenaga kerja.

           

Pemenuhan hak dasar atas pekerja yang layak bagi masyarakat miskin ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja yang dapat mereka akses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, dan melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas usaha. Tujuannya adalah untuk :

 

1.    Memberdayakan dan menempatkan tenaga kerja pemuda mandiri profesional, tenaga kerja sukarela, tenaga kerja mandiri, pendayagunaan teknologi tepat guna/padat karya serta memberdayakan pelaku usaha  ekonomi produktif,

2.    Memberdayakan wirausaha baru,

3.    Memperluas kesempatan kerja dengan sistem padat karya produktif,

4.    Mengembangkan kredit mikro pada masyarakat miskin dengan model Grameen Bank,

5.    Mengembangkan kewirausahaan di lokasi transmigrasi dengan membentuk lembaga keuangan usaha mikro dengan model balai usaha mandiri terpadu.

 

 

 

 

 

 

 

C.   ALTERNATIF KEBIJAKAN

Kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati. Daya tarik ini minimal didasarkan pada tiga hal penting. Pertama, konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai wacana penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kedua, studi tentang dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktiksi). Ketiga, esensi dan urgensi evaluasi kebijakan publik, karena kemanfaatan kebijakan yang dievaluasi terlihat melalui dampaknya terhadap sasaran (target) yang dituju. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dicapai alternatif-alternatif dalam penanggulangan kemiskinan.

1.    Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan dekat miskin. Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi:

a.    Bantuan langsung kepada keluarga sasaran, bantuan langsung dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), Bantuan Langsung Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk barang, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (Raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya.

b.    Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini

c.    Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua bekaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk Penerima manfaat pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga adalah kelompok masyarakat yang berasal dari Keluarga Sangat Miskin (KSM). Penerima manfaat atau peserta program bersifat closed ended dan harus memenuhi kriteria eligibilitas, dan proses identifikasinya dilakukan oleh BPS.

2.    Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki ciri sebagai berikut:

a.    Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan/pelestarian

b.    Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan akuntabilitas

c.    Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan (technical assistance) secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat. Cakupan bidang kegiatan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan, peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masyarakat miksin, pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan, bantuan sosial/santunan bagi keluarga sangat miskin/KSM (orang lanjut usia/lansia, beasiswa dan peningkatan gizi balita), serta Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin.

 

3.    Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis sumberdaya lokal. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah dengan pemberian kredit Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil. Cakupan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha kecil dan mikro adalah perluasan penyaluran kredit dan penguatan kelembagaan. Perluasan penyaluran kredit Dalam upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan pelaksanaan perluasan Kredit Untuk Rakyat. Penguatan kelembagaan Dalam upaya meningkatkan kelembagaan mikro bukan bank dan bukan koperasi pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pemerintah melakukan Pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM/KUBE) bukan bank dan bukan koperasi, melakukan pendampingan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM/KUBE) yang belum berbadan hukum, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM/KUBE) Penerima manfaat kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil dan yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan program dari pemerintah.

 

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, cenderung bergerak kearah desentralisasi. Hal itu terjadi sebagai upaya mereformasi dan memodernisasi pemerintahannya. Secara teoritis, desentralisasi dipahami sebagai penyerahan otoritas dan fungsi dari pemerintah nasional kepada pemerintah sub-nasional atau lembaga independen (The World Bank Group, 2004). Ide dasar dari desentralisasi adalah pembagian kewenangan di bidang pengambilan keputusan pada organisasi dengan tingkat yang lebih rendah. Pemahaman ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat tersebut lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, serta tidak mungkin pemerintah di tingkat nasional mampu melayani dan mengurusi kepentingan dan urusan masyarakat yang demikian kompleks. Desentralisasi juga dianggap sebagai jawaban atas tuntutan demokratisasi yang begitu besar dimana pemerintah daerah diharapkan lebih responsif dibandingkan pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat setempat.

Pemerintahan dipahami sebagai lembaga atau institusi yang menyelenggarakan dan menyeimbangkan antara kebutuhan individu atau masyarakat akan barang dan pelayanan publik. Pemahaman itu sejalan dengan terminologi ilmu pengetahuan sosial modern yang mengartikan pemerintah daerah sebagai sistem yang berfungsi bersama-sama dengan sistem lain dalam sistem yang lebih besar, dimana semua sistem tersebut berinteraksi satu sama. Karena itu, alternatif program penangulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil khususnya program Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) bisa dikembangkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial untuk mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat  dengan Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE di dalam memenuhi kebutuhan –kebutuhan hidup sehari-hari, dengan tujuan meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan, dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dan meningkatnya penumbuhan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. Sejumlah program dan kebijakan harus lebih memiliki nilai simbolis, Program dan kebijakan tersebut tidak secara aktual harus merubah kondisi kelompok target dan pemerintah memiliki investasi besar – organisasi, finansial, fisikal, dan psikologikal pada program dan kebijakan yang sedang dikerjakan, dan itu harus dioptimalkan.

Kebijakan ini diatur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial dan bekerja sama dengan masyarakat serta instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintah lain yang berada di daerah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Pencapaian kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program seperti tersebut diatas, telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pada umumnya.

 

Bahkan dapat dikatakan bahwa dampak positif kebijakan tersebut meneguhkan keinginan masyarakat dalam merespon gagasan otonomi daerah yang baru dimulai pelaksanaanya sejak tahun 1999 (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).  Dari alternatif program diatas tentu mempunyai Sisi-sisi Kelamahan dan Kendala

  1. program tersebut bersifat jangka panjang dan tidak dapat diukur pada saat sekarang.
  2. program tersebut menyebar dan bersifat umum, tidak ada kriteria tunggal atau kesesuaian indeks untuk mengukur apa yang dicapai.
  3. progam tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi dengan ukuran kasar atau statistik.
  4. Fakta yang ditemukan mengenai tidak adanya perbedaan orang yang penerima pelayanan dan orang yang tidak menerima berarti bahwa progam itu tidak intensif dan mengindikasikan perlunya lebih banyak mengeluarkan sumber daya program tersebut.
  5. Kegagalan mengidentifikasi sejumlah sejumlah efek positif suatu program dapat menandai ketidaksesuain atau bias dalam peneltian, bukan pada program.

 

E.   Kesimpulan

Adanya kebijakan publik pemerintah akan memberikan pengaruh penguatan dalam rangka melaksanakan tata kelola program pemerintah, perbaikan tata kelola program pemerintah sangat diperlukan dalam menciptakan lapangan kerja. Untuk itu, koordinasi Kementerian Sosial dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi lain yang terkait sangat diperlukan guna mengadakan tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik seperti pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penciptaan lapangan kerja sehingga terjadi proses penyerapan tenaga kerja guna mengurangi jumlah pengangguran.

Disamping itu, dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan juga harus ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, sangat perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dengan sektor-sektor yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan seperti berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik, Departemen Pertanian yang terkait dengan revitalisasi pertanian  untuk meningkatkan produk pertanian dan pangan yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Revitalisasi juga harus dilaksanakan melalui strategi untuk membantu masyarakat miskin di bidang penerapan teknologi tepat guna dalam rangka pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia bekerja sama dengan stakeholder sehingga terjadi peningkatan produksi pertanian dan pangan yang akan dijadikan sebagai makanan atau kebutuhan pokok masyarakat. Adanya peningkatan daya beli masyarakat tentunya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam memperbaiki tata kelola program, sangat perlu juga dilakukan pencegahan korupsi, karena hal ini sangat terkait dengan moralitas aparatur. Pencegahan korupsi harus banar-benar dilaksanakan untuk peningkatan moralitas aparatur, pemberantasan korupsi ditujukan untuk menekan atau menghilangkan ekonomi biaya tinggi tinggi sehingga investasi meningkat, maka terjadilah peningkatan produksi yang kesemuanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yang pada akhirnya dapat menanggulangi masalah kemiskinan.


Topik: Berita
Dikirim oleh bbppksmakassar pada Wednesday, 10 December 2014 (1047 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

Oleh : Yuni Fidmayati, SST, M.Si

(Dr. Robbi William). Pendekatan Kewargaan (Citizenhood approach) merupakan teori atau konsep yang menjadi acuan pelaksanaan layanan disabilitas di Australia, Khususnya di Australia Selatan. Pendekatan ini menyatakan bahwa upaya peningkatan kehidupan yang baik penyandang disabilitas haruslah didasari oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, salah satunya adalah bahwa seseorang akan bernilai di masyarakatnya bila ia dapat menjalankan peran yang dianggap bernilai oleh masyarakat tersebut. Peran-peran yang dianggap bernilai misalnya bersekolah dan memiliki pekerjaan.

 Read More...

Topik: Berita
Dikirim oleh bbppksmakassar pada Wednesday, 19 November 2014 (1179 kali dibaca)
BBPPKS MAKASSAR menulis

Makassar (15/11/2014). Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam kunjungan singkatnya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Sulawesi

 

 Read More...

Topik: Berita


Page 1 of 3 (14 total stories) [ 1 | 2 | 3 | > | >> ]  

News ©

Translate

Translation

Syndicate News




·301 Moved Permanently



·Page not found:



·301 Moved Permanently



·Page not found:



·Book Fair BPBI Abiyoso
·Launching Icon BPBI ..



·Sosialisasi Program ..
·SEMANGAT PELATIHAN T..



·Page not found:



·Page not found:



·Page not found:



·TERAPI KELOMPOK PENE..
·TERAPI KELOMPOK PENE..
·TERAPI KELOMPOK PENE..



·Page not found:



·Page not found:



·
·
·Sosialisasi Program ..



·Terapi Penghidupan O..
·Kegiatan Orientasi d..
·Direktorat Penanggul..



·
·KUNJUNGAN JICA
·PKL DI ANTASENA



·Page not found:



·Page not found:



·Presentasi Hasil Pra..
·Kegiatan Sosialisasi..
·Kegiatan Probe 2019 ..



·Perpustakaan Provins..
·Penerima Manfaat BRS..
·63 (ENAM PULUH TIGA)..



·TIMELINE AKTIVITAS B..
·TIMELINE SEMESTER I ..
·ROADMAP PSBR MENUJU ..



·Mari Bersama Mencega..
·Widyawisata dan Term..
·Bimbingan hidup berm..



·KEGIATAN OUT BOND BA..
·HUT RI ke 71 di PSBR..
·PERINGATAN HARI ANAK..



·PENUTUPAN BIMBINGAN ..
·KUNJUNGAN KE MUSEUM..
·BIMBINGAN KEWIRAUSAH..



·301 Moved Permanently



·Kunjungan Kerja Ment..
·Outbound, Upaya dala..
·Pembukaan Pekan Orie..



·Page not found:



·Tahukah Anda tentang..
·Pusat Penanganan Tra..
·Upacara Kesadaran Na..



·BBRVPD DORONG KABUPA..
·PENGUATAN PROGRES PE..
·Kunjungan Pemerintah..



·Pemberian Piagam Kep..
·HARI SUMPAH PEMUDA
·Fashion Show



·301 Moved Permanently



·Maksimalkan Komunika..
·PEMETAAN SOSIAL, SEB..
·Kunjungan Menteri So..



·' BERSATU KITA MAJU ..
·BRSPDM 'Dharma Guna'..
·BERJUANG TANPA BATAS



·Program World Friend..
·Kunjungan Penasehat ..
·Pembukaan Program Pe..



·Sosialisasi HIV/AIDS..
·Program Kemandirian ..
·Kreasi Kerajinan Tan..



·Bermain Bersama Anak..
·MENATA ANAK INDONESI..
·Home Visit: Tahapan ..



·Page not found:

View All Feeds

Survei

Bagaimana pendapat anda tentang tampilan situs ini?

Sangat Baik
Baik
Biasa saja
Kurang Baik
Jelek



Hasil
Polling

Pemilih: 30
Komentar: 0

Tag

Kalender Kegiatan

<< February 2020 >>

S M T W T F S
            1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

Top 10 Download

;